Produk Hukum Tahun 2024
Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2024Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Keputusan Bupati Nomor 188.45/12.15/14/5/2024)Status: -Dilihat: 800 | Diunduh: 210
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak BharatStatus: -Dilihat: 9 | Diunduh: 6
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikStatus: -Dilihat: 20 | Diunduh: 14
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024Pedoman Umum Bantuan Rumah SwadayaStatus: -Dilihat: 20 | Diunduh: 11
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan DaerahStatus: -Dilihat: 71 | Diunduh: 21
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan SubstantifStatus: -Dilihat: 48 | Diunduh: 17
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024Tata Naskah DinasStatus: -Dilihat: 176 | Diunduh: 86
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024Perlindungan Sosial Pekerja Perkebunaan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunanan SawitStatus: -Dilihat: 15 | Diunduh: 8
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024Status: -Dilihat: 160 | Diunduh: 33
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024Status: -Dilihat: 124 | Diunduh: 42
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024Status: -Dilihat: 174 | Diunduh: 64
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024Status: -Dilihat: 172 | Diunduh: 95
Cari Produk Hukum
Kategori Produk Hukum
Intruksi Bupati
1
Keputusan Bupati
18
Peraturan Bupati
465
Peraturan Daerah
124
Surat Edaran (SE)
6
Undang-undang (UU)
2
Tahun Produk Hukum