Rabu, 23 Januari 2019
Info Kegiatan Bagian Hukum

PENGUMUMAN!!!

PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG PERKANTORAN NON PNS JURUSAN ILMU HUKUM TAHUN 2018

 

 Salak,   Desember 2017

Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, membutuhkan sebanyak 2 (dua) orang Tenaga Pendukung Perkantoran Non PNS Pendidikan S-1 dan S-2 Jurusan Ilmu Hukum untuk ditempatkan pada Bagian Hukum.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 3 s/d 4 Januari 2018, Untuk Informasi persyaratan dan kelengkapan lainnya, dapat mendatangi langsung Panitia di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak, Salak II, Kecamatan Salak, Kab. Pakpak Bharat.

Terima Kasih.

 

 

Panitia

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Salak,      Januari 2018

PROGRAM KEGIATAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018

=> Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

2. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Sosialisasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi, 

    dilaksanakan pada bulan Mei 2018)

3. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

    (Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara)

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

5. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

6. Pembinaan Desa Sadar Hukum (Dilaksanakan di desa Mungkur, Kec. Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat)

7. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda.

(Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Cari Produk Hukum
Kategori: Tahun: Nomor: Subjek/Tentang: Status Akhir:
Kategori Produk Hukum
Tahun Produk Hukum