Senin, 25 Maret 2019
BERITA

MENTERI HUKUM DAN HAM RESMIKAN 17 DESA/ KELURAHAN SADAR HUKUM DI SUMUT

Jumat, 7 Desember 2018

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly meresmikan sebanyak 17 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kota Pematang Siantar dan Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Nias,  Jumat (7/12) bertempat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Menteri Yasonna Laoly, saat meresmikan 17 Desa/Kelurahan Sadar Hukum didampingi Kepala BPHN, Prof R. Benny Riyanto, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Priyadi, serta perwakilan Gubernur Sumatera Utara.

Satu-satunya desa sadar hukum yang diresmikan dari Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Desa Mungkur dari Kecamatan Siempat Rube. Piagam Penghargaan ANUBHAWA SASANA DESA diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Drs. Tekki Angkat, turut serta Camat Siempat Rube, Kepala Desa Mungkur dan didampingi Kepala Bagian Hukum Romian Sitopu,SH.

Pada sambutannya, Menkumham berharap, diresmikannya Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sumatera Utara pada tahun 2018 ini menjadikan semangat untuk meningkatkan kinerja dan prestasi, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional. “Hal ini mendukung upaya tegaknya supremasi hukum dan HAM, yang merupakan salah satu aspek utama untuk menunjang tercapainya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera,” ujar Yasonna.

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof R. Benny Riyanto, mengutarakan  bahwa dengan kegiatan ini komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan layanan kepada masyarakat semakin terwujud. “Warga Binaan Pemasyarakat sesuai slogan Kementerian yakni, ‘Kami PASTI’, Professional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif,” Ungkapnya.

Kegiatan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Tertib Pemasyarakatan dan Peresmian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudnya kesadaran hukum masyarakat.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Pakpak Bharat Romian Sitopu, SH pada saat kegiatan mengatakan bahwa penetapan Desa Mungkur sebagai Desa Sadar Hukum sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain terlebih dahulu ditetapkan sebagai desa binaan 2017 silam, selanjutnya melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pendampingan yang juga melibatkan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara dan OPD serta Instansi Vertikal di daerah.

“Kami bekerjasama dengan instansi lain di daerah, dalam rangka melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di desa Mungkur, dan untuk tahun depan kami rencanakan juga untuk beberapa desa di Kabupaten Pakpak Bharat, semoga nantinya semua desa menjadi Desa Sadar Hukum” harapnya.


BERITA Terbaru
Cari Produk Hukum
Kategori: Tahun: Nomor: Subjek/Tentang: Status Akhir:
Kategori Produk Hukum
Tahun Produk Hukum