Rabu, 5 Agustus 2020
BERITA

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) MENUJU KABUPATEN HAM LIBATKAN UNSUR MASYARAKAT

Selasa, 31 Juli 2018

Setelah sehari  forum Focus Group Discussion (FGD) Menuju Kabupaten HAM diisi dengan sosialisasi peran dan fungsi Pemkab dalam mewujudkan Kabupaten/ Kota HAM (Hak Azasi Manusia) menghadirkan pimpinan OPD dan para Kepala Desa sebagai peserta, kali ini ruang lingkup diperluas lagi dengan melibatkan para unsur masyarakat  diantaranya adalah para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, unsur Perusahaan Daerah, LSM, Organisasi Kepemudaan, Kontak Tani Nelayan Andalan Kab. Pakpak Bharat, Lembaga Adat, dan unsur-unsur masyarakat lainnya, dengan tetap menghadirkan pihak dari INFID (International NGO Forum for Indonesia Development) sebagai fasilitator/ Narasumber kegiatan, yang dilanjutkan di Ruang Rapat Gambir, Gedung Perolihen, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Selasa (31/07).

Hal ini seiring dengan telah dilakukannya MoU bersama pihak INFID yang ditandatangani Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA pada tahun lalu di Jakarta. Saat dikonfirmasi, Bupati Remigo mengutarakan bahwa harus ada terobosan-terobosan dari daerah dalam menghadirkan beragam regulasi yang tujuannya untuk menghadirkan penegakan HAM di wilayahnya masing-masing yang menyangkut semua aspek. Tak ragu Bupati juga mengakui kekurangannya bahwa masih belum sempurna dalam penegakan HAM. “Misalnya dalam penyediaan layanan publik yang berpihak pada kaum disabilitas, masih belum maksimal dihadirkan di Kabupaten Pakpak Bharat”, ungkapnya dan menjanjikan hal tersebut akan diperbaiki di masa mendatang.

Berbagai tanggapan dan masukan disampaikan para tokoh-tokoh masyarakat dan para pimpinan organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam Forum Group Discussion (FGD). Menurut mereka, Pemkab Pakpak Bharat sudah melaksanakan program-program yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dasar HAM seperti bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, infrastruktur, pertanian, bahkan pelestarian adat dan budaya, namun mereka juga mengharapkan agar program-program selanjutnya dapat semakin meningkat lagi. Diusulkan mereka lagi agar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang HAM nantinya tetap mepertimbangkan pendapat dan masukan unsur masyarakat, sampai dengan pembentukan adanya wadah seperti Komisi HAM di daerah yang nantinya dapat membantu penyelesaian bilamana terdapat permasalahan-permasalahan terkait HAM.

Kepala Bagian Hukum Setda, Romian Sitopu, SH, menyebutkan bahwa Kabupaten atau Kota HAM merupakan tata pemerintahan HAM dalam konteks lokal di mana pemerintah daerah bersama DPRD dan organisasi-organisasi sektor swasta serta pemangku kepentingan yang lain bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup semua penduduk dengan semangat kemitraan yang didasarkan pada standar dan norma HAM. Ditambahkan oleh beliau bahwa dalam mewujudkan Kabupaten HAM, Pemerintah Pakpak Bharat merencanakan adanya perumusan Ranperda Kabupaten/ Kota HAM sebagai rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

“Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bertujuan untuk mengetahui pelaksanan program, mengidentifikasi hambatan, dan menilai hasil program. Untuk ini perlu dihadirkan suatu wadah yang membuat dan menetapkan mekanisme pemantauan termasuk di dalamnya menyusun indikator pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak hak asasi manusia”, terangnya sembari menyebutkan hal-hal yang termasuk dalam indikator pencapaian adalah keberadaan pertimbangan hak asasi manusia dalam setiap penyusunan peraturan, kebijakan, serta kinerja staf pemerintahan.

 “Dan titik finalnya nanti berupa output dari kegiatan ini yaitu menghasilkan sebuah naskah akademik yang menjadi masukan utama dalam menghasilkan regulasi tentang HAM di Kabupaten Pakpak Bharat, terutama dalam bentuk Perda”, ujar Kabag mengakhiri. 

 


BERITA Terbaru
Cari Produk Hukum
Kategori: Tahun: Nomor: Subjek/Tentang: Status Akhir:
Kategori Produk Hukum
Tahun Produk Hukum