Rabu, 5 Agustus 2020
BERITA

PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR BUPATI PADA SIDANG PARIPURNA DPRD TENTANG RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2017 DAN 4 RANPERDA LAINNYA

Rabu, 6 Juni 2018

Sebagai lanjutan dari rangkaian Masa Sidang I DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018, Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA,  menyampaikan Nota Pengantar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 dan 4 Ranperda lainnya di hadapan Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Kamis (05/07), yang dibacakan oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Edison Manik, SE, dengan didampingi Ketua, Sonni P. Banurea, S. Th, dan Wakil Ketua, Kadri Tumangger, disampaikan bahwa  penyampaian ini sesuai dengan amanah  UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban ABPD tersebut disampaikan setelah diaudit oleh BPK RI, yang disampaikan kepada DPRD melalui surat Bupati Pakpak Bharat nomor 180/2137/HKM/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018, sehingga dengan demikian telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran.

Adapun gambaran umum capaian kinerja keuangan selama tahun 2017 dari sisi pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp. 512.671.276.740,76. Atau 96,77% dari target sebesar Rp. 529.783.022.666,-. “Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2017 adalah  sebesar Rp. 426.980.617.989,76 atau 90,06% dari target sebesar Rp. 474.102.783.013,61”, sebut Sekda di depan anggota DPRD dan undangan lainnya antara lain para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemkab Pakpak Bharat, para perwakilan FKPD, pimpinan instansi vertikal dan para pemuka masyarakat yang hadir.

Dalam sidang paripurna ini disampaikan juga tentang Ranperda Pencabutan 4 Perda Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu (1) Perda nomor 3 tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; (2) Perda nomor 12 tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa; (3) Perda nomor 3 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; dan (4) Perda nomor 4 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pencabutan Perda ini terjadi karena amanat peraturan di atasnya, yaitu UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,  serta Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang mengikutinya. Kemudian Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemkab Pakpak Bharat kepada PD PAL.

Sidang Paripurna diskors menjelang tengah hari dan direncanakan dilanjutkan pada paripurna berikutnya pada Selasa, 17 Juli 2017 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan 4 Ranperda lainnya. Sebelumnya juga akan dilakukan Rapat Banggar dengan OPD, Rapat Pansus dengan Mitra Kerja, serta Rapat Fraksi-fraksi. Dalam Paripurna ini juga ditetapkan susunan Pansus DPRD yang diketuai Ir. Yandra Indrayani Berutu. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)


BERITA Terbaru
Cari Produk Hukum
Kategori: Tahun: Nomor: Subjek/Tentang: Status Akhir:
Kategori Produk Hukum
Tahun Produk Hukum